Jakarta – Dalam rangka mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah Kalimantan Utara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si, melakukan pertemuan penting dengan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Ir. Wanhar. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), Kementerian ESDM, Jakarta.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis dan tindak lanjut dari arahan langsung Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., terkait penguatan sektor ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltara menyampaikan tiga fokus utama yang dinilai mendesak dan penting untuk segera direalisasikan.
Pertama, permintaan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi interkoneksi Kalimantan-Tarakan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Interkoneksi ini menjadi solusi jangka panjang atas tantangan keterbatasan pasokan listrik di daerah Tarakan dan sekitarnya yang selama ini masih menghadapi kendala teknis maupun geografis.
Kedua, perluasan jaringan dan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Desa Tepian, Kabupaten Nunukan. Wilayah ini masih menghadapi keterbatasan dalam akses energi listrik yang memadai, sehingga program perluasan jaringan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.
Ketiga, implementasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat tidak mampu. Program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dalam mendapatkan sambungan listrik baru, terutama bagi rumah tangga yang hingga kini belum menikmati akses listrik secara layak.
Menanggapi usulan-usulan tersebut, pihak Ditjen Gatrik menyambut baik dan memberikan dukungan penuh. Mereka juga meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara segera melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi rumah tangga kurang mampu yang belum teraliri listrik, terutama yang berada dalam jangkauan jaringan PLN.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota serta PLN setempat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung program nasional elektrifikasi dan upaya percepatan pembangunan energi berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menghadirkan energi berkelanjutan dan merata, serta mendukung pencapaian target elektrifikasi nasional, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih memiliki tantangan besar dalam penyediaan energi.