Dinas ESDM KALTARA
Gedung Gabungan Dinas (Gadis) 2 Lantai 4
Jl. Rambutan, Tanjung Selor
Kab. Bulungan, KALTARA
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., secara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, Sindu Senjaya Aji, A.K., M.Mi., pada Senin, 14 Juli 2025 di Tanjung Selor.
Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pengawasan kolaboratif lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Melalui sinergi dengan BPKP, pemerintah daerah berupaya menghadirkan mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansial, edukatif, serta berbasis data dan teknologi informasi, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan bahwa pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program dan kebijakan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara profesional dan transparan akan menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan, sekaligus memberikan umpan balik konstruktif bagi perangkat daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan elemen penting yang memastikan program pembangunan berjalan di jalur yang tepat, transparan, dan berintegritas. Dengan adanya kerja sama ini, saya berharap lahir ekosistem pemerintahan yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur Zainal dalam kesempatan tersebut.
Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di antaranya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., beserta perwakilan perangkat daerah lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan BPKP berkomitmen membangun sistem pengawasan yang terintegrasi, adaptif, transparan, dan akuntabel, dengan harapan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada hasil (result oriented). Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional terkait pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta percepatan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan dan daerah strategis nasional seperti Kalimantan Utara.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan sinergi antara Pemprov Kaltara dan BPKP dapat menjadi landasan kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk program pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.