Kaltara Dorong Diplomasi Fiskal : Kadis ESDM dan Kepala BKAD Temui Ditjen Minerba dan Migas

• Mineral dan Batubara
• 09 Juli 2025
• 4

Menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., terkait upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, khususnya melalui optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara (Minerba) serta DBH Minyak dan Gas (Migas), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan langkah proaktif dengan menjalin komunikasi dan koordinasi bersama pemerintah pusat.

Sebagai bentuk konkret dari arahan tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Denny Harianto, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa, 8 Juli 2025.

Agenda kunjungan ini diawali dengan pertemuan di Gedung Moh. Sadli 3 bersama jajaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dalam forum tersebut, rombongan Pemprov Kaltara menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait realisasi DBH sektor minerba, termasuk perlunya transparansi data produksi, mekanisme perhitungan, serta percepatan penyaluran DBH ke daerah. Diskusi juga mencakup strategi agar kontribusi sektor pertambangan di Kalimantan Utara dapat semakin signifikan dalam mendukung pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, kunjungan dilanjutkan dengan pertemuan kedua di Gedung Migas, Kuningan, Jakarta, bersama jajaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pertemuan ini membahas secara lebih mendalam mengenai potensi DBH Migas, termasuk peluang peningkatan porsi penerimaan daerah dari kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang ada di Kalimantan Utara. Selain itu, turut dibicarakan pula pentingnya sinkronisasi data antara pusat dan daerah, sehingga perhitungan alokasi DBH dapat lebih akurat dan adil.

Kedua pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang konstruktif, dimana pihak Kementerian ESDM memberikan tanggapan positif serta membuka ruang dialog yang produktif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menekankan bahwa optimalisasi DBH bukan hanya soal peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerataan pembangunan hingga ke daerah pedalaman dan perbatasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan akan terjalin koordinasi yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Kementerian ESDM. Dengan demikian, setiap potensi sumber daya alam yang dimiliki Kaltara dapat dikelola secara optimal, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sekaligus mendukung visi Kalimantan Utara sebagai provinsi energi dan perbatasan yang maju dan berdaya saing.